on time

Archives

Categories

kalender

December 2012
M T W T F S S
     
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Jam

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Makalah ini Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial 1
Dosen Pembimbing Dhiniaty Gularso, S.Si, M.Pd

upy-logo

Disusun oleh:
1. Wahyuningrum Pratiwi 11144600123
2. Rohmah Nurhayati 11144600143
3. Nur Muhar Firmansyah 11144600164
4. Ginanjar Fadli P P 11144600165

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Makalah ini dibuat guna memenuhi tugas Ilmu Pengetahuan Sosial 1. Pada kesempatan ini kami diberi kesempatan membuat makalah yang berjudul Sustainable Development. Dalam makalah ini dibuat secara terperinci dengan bahan materi Pembangunan yang Berkelanjutan dan Perencanaan Tata Ruang. Pembangunan yang berkelanjutan dan Perencanaan Tata Ruang merupakan suatu langkah yang diambil oleh Pemerintah guna mencapai suatu kesejahteraan masyarakat.
Makalah ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pembangunan yang berkelanjutan dan tata ruang wilayah suatu negara. Dan makalah ini juga diharapkan dapat membantu pembaca untuk meningkatkan prestasi.
Kami menyadari bahwa makalah ini belum sempurna atau jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas makalah ini.

Yogyakarta, 21 Septembar 2012

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………… i
DAFTAR ISI…………………………………………………………………..……… ii
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………..…… 1
A. Latar Belakang …………………………………………………………….. 1
B. Rumusan Masalah …………………………………………………………. 2
C. Tujuan……………………………………………………………………… 2
D. Manfaat ……………………………………………………………………. 2
BAB II SUSTAINABLE DEVELOPMENT …………………………………….……. 3
A. Pengertian Sustainable Development ………………………………….…. 3
B. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan ……………………………………… 6
C. Idealnya Pembangunan Berkelanjutan………………………………….…. 7
D. Proses Pembangunan Berkelanjutan ……………………………………… 8
E. Pokok-Pokok Kebijaksanaan ……………………………………………… 9
F. Seluk Beluk Tata Ruang ………………………………………………….. 9
G. Perencanaan Tata Ruang ……………………………………………..…… 11
H. Peraturan perundang-undangan yang Terkait dengan Penataan Ruang …… 14
I. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah ……………..……… 16
BAB III PENUTUP ……………………………………………………………………. 27
A. KESIMPULAN ………………………………………………………..…. 27
B. SARAN ……………………………………………………………………. 28
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………….…… 29

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Sustainable Development telah menjadi sebuah permasalahan di seluruh dunia selama beberapa tahun terakhir.Pembangunan sifatnya berkesinambungan dengan tanpa mengancam keadaan sumber daya yang ada. Sustainable development merupakan sebuah prinsip yang mengkaitkan antara masyarakat, ekonomi dengan lingkungan. Terdapat saling ketergantungan antara cara masyarakat mengelola lingkungan, tingkat ketergantungan dalam masyarakat dan kinerja ekonomi sebuah negara. Sustainable Development tidak hanya menyangkut mengenai bagaimana menjaga lingkungan yang ada dan penciptaan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada namun juga menyangkut distribusi yang setara bagi setiap generasi dalam masyarakat. Beberapa orang mengungkapkan bahwa Sustainable Development adalah pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan saat ini namun tanpa mengabaikan kepentingan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Sustainable Development menjadi sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat dalam suatu kehidupan, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Sustainable Development dibutuhkan sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Sustainable Development pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada maa kini maupun masa mendatang.
Ruang wilayah negara Indonesia sebagai wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lainnya yang hidup dan memerlukan kegiatannya yang merupakan karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Sebagai karunia dari Tuhan maka perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola, ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.
Kebijakan untuk mengatur pembangunan dicanangkan dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Misalnya dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan lain sebagainya.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa definisi dari sustainable development?
2. Apa saja prinsip pembangunan berkelanjutan?
3. Bagaimana idealnya pembangunan berkelanjutan?
4. Bagaimana proses pembangunan berkelanjutan?
5. Apa saja pokok-pokok kebijakan dalam pembangunan berkelanjutan?
6. Bgaimana seluk beluk tata ruang?
7. Apa definisi perencanaan tata ruang?
8. Apa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang?
9. Apa pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah?

C. TUJUAN
Setelah membaca atau mempelajari mekalah ini diharapkan:
1. Dapat mengetahui definisi sustainable development.
2. Dapat mengetahui prinsip pembangunan berkelanjutan
3. Dapat mengerti idealnya pembangunan berkelanjjutan.
4. Dapat mengerti tentang proses pembangunan berelanjutan.
5. Mengerti tentang pokok-pokok kebijakan pembangunan berkelanjutan.
6. Mengetahui tujuan utama dari penataan ruang.
7. Mengetahui definisi perencanaan tata ruang.
8. Mengetahui peraturan-peraturan dalam pembangunan dengan penataan ruang.
9. Mengetahui pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah.

D. MANFAAT
Dengan membaca makalah ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang Sustainable Development. Dapat membuka wawasan tentang pembahasan definisi, prinsip, idealnya, proses dan pokok-pokok kebijakan pembangunan berkelanjutan. Serta dapat memberi wawasan tentang tata ruang di suatu daerah.

BAB II
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

A. PENGERTIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Sustainable Development adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan diantara dimensi pembangunan, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Sumarwoto (dalam Sugandhy dan Hakim, 2007: 21), pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai:
“Perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial di mana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan, dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya”.
Hampir senada dengan definisi di atas, Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar, dan terencana dalam proses pembangunan, berbasis lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (Anonim, 1997: 2).
Selanjutnya, menurut Prof. Dr. Emil Salim (dalam Utomo, tanpa tahun), pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) diartikan sebagai suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dan manusia dalam pembangunan. Menurut Salim, konsep pembangunan berkelanjutan ini didasari oleh lima ide pokok besar, yaitu sebagai berikut:
”Pertama, proses pembangunan mesti berlangsung secara berlanjut, terus-menerus, dan kontinyu, yang ditopang oleh sumber alam, kualitas lingkungan, dan manusia yang berkembang secara berlanjut pula. Kedua, sumber alam (terutama udara, air, dan tanah) memiliki ambang batas, di mana penggunaannya akan menciutkan kuantitas, dan kualitasnya. Ketiga, kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. Keempat, bahwa pola penggunaan sumber alam saat ini mestinya tidak menutup kemungkinan memilih opsi atau pilihan lain di masa depan. Dan kelima, pembangunan berkelanjutan mengandaikan solidaritas transgenerasi, sehingga kesejahteraan bagi generasi sekarang tidak mengurangi kemungkinan bagi generasi selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraannya pula”.
Hal penting yang hendak disampaikan pada beberapa definisi tersebut adalah bahwa pada dewasa ini, dalam melakukan apapun terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alam, bila mutu atau nilainya tidak dapat ditingkatkan, hendaknya setidak-tidaknya dapat dipertahankan daya gunanya untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan memiliki focus pada peningkatan kualitas hidup bagi semua warga bumi tanpa meningkatkan penggunaan sumber-sumber daya alam di luar kapasitas lingkungan untuk menyediakannya secara tak terbatas. Hal ini menghendaki sebuah pemahaman bahwa kelambanan merupakan konsekuensi dan bahwa kita harus berinovasi untuk merubah struktur-struktur institusional dan mempengaruhi perilaku secara individual.
Prof. Dr. Emil Salim (dalam Sugandhy dan Hakim, 2007: x) mengatakan bahwa:
“Supaya pembangunan dapat berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan generasi masa kini tanpa memperkecil kesempatan bagi generasi masa depan menaikkan kesejahteraan mereka nanti, maka sasaran pembangunan ekonomi perlu menunjang, dan ditunjang oleh sasaran pembangunan sosial, dan lingkungan. Begitu pula sasaran pembangunan sosial menunjang tercapainya sasaran pembangunan ekonomi dan lingkungan.Dan pembangunan lingkungan menopang tercapainya sasaran pembangunan ekonomi, dan sosial”.
Pembangunan berkelanjutan berkonsentrasi pada pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara sekaligus.Akhir-akhir ini, ketiga pilar tersebut kadang disamakan dengan P3 Concept, yaitu people, planet, and profits (Kemp dan Martens, 2007), tetapi mereka tidaklah berbeda secara prinsipil. Secara sederhana, hubungan ketiga pilar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Pilar lingkungan (environment) adalah wilayah yang mengalami dampak ekologis langsung akibat usulan kebijakan atau proyek.Sementara itu, lingkup keberlanjutan ekonomi dan sosial adalah batas administrative lokal.Bila dampak ekonomi dan sosial dirasakan lintas wilayah, maka batas administrasi yang digunakan adalah semua wilayah yang terkena dampak. Dalam pernyataan yang hampir senada, Kemp dan Martens (2007) mengatakan bahwa economy refers to jobs and wealth; environment to environmental qualities, biodiversity, and nature’s resources; and society to health, social cohesion, and opportunities for self-development attributable to education and freedom (ekonomi menunjuk pada pekerjaan dan kesejahteraan; lingkungan pada kualitas lingkungan, biodiversitas, dan sumber daya alamiah; dan sosial pada kesehatan, kekerabatan sosial, dan kesempatan bagi self-development attributable untuk pendidikan dan kebebasan).

B. PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan meliputi beberapa hal adalah sebegai berikut:
1. pertama, pemerataan dan keadilan sosial. Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan harus menjamin adanya pemerataan untuk generasi sekarang dan yang akan datang, berupa pemerataan distribusi sumber lahan, faktor produksi dan ekonomi yang berkeseimbangan (adil), berupa kesejahteran semua lapisan masyarakat.
2. Kedua, menghargai keanekaragaman (diversity). Perlu dijaga berupa keanegaragaman hayati dan keanegaraman budaya. Keaneragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan yang akan datang. Pemeliharaan keaneragaman budaya akan mendorong perlakuan merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.
3. Ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara bermanfaat dan merusak Karena itu, pemanfaatan harus didasarkan pada pemahaman akan kompleknya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial dengan cara-cara yang lebih integratif dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Keempat, perspektif jangka panjang, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan seringkali diabaikan, karena masyarakat cenderung menilai masa kini lebih utama dari masa akan datang. Karena itu persepsi semacam itu perlu dirubah.

C. IDEALNYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Secara ideal berkelanjutannya pembangunan membutuhkan pencapaian :
1. pertama, berkelanjutan ekologis, yakni akan menjamin berkelanjutan eksistensi bumi. Hal-hal yang perlu diupayakan antara lain,
a. memelihara (mempertahankan) integrasi tatanan lingkungan, dan keanekaragaman hayati;
b. memelihara integrasi tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan bumi ini tetap terjamin;
c. memelihara keanekaragaman hayati, meliputi aspek keanekaragaman genetika, keanekaragaman species dan keanekaragaman tatanan lingkungan.
2. Kedua, berkelanjutan ekonomi; dalam perpektif ini pembangunan memiliki dua hal utama, yakni, berkelanjutan ekonomi makro dan ekonomi sektoral. Berkelanjutan ekonomi makro, menjamin ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efesiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional. Berkelanjutan ekonomi sektoral untuk mencapainya;
a. sumber daya alam dimana nilai ekonominya dapat dihitung harus diperlakukan sebagai kapital yang “tangible” dalam rangka akunting ekonomi;
b. koreksi terhadap harga barang dan jasa perlu diintroduksikan. Secara prinsip harga sumber daya alam harus merefleksikan biaya ekstraksi/pengiriman, ditambah biaya lingkungan dan biaya pemanfaatan.
3. Ketiga, berkelanjutan sosial budaya; berkelanjutan sosial budaya, meliputi:
a. stabilitas penduduk,
b. pemenuhan kebutuhan dasar manusia,
c. Mempertahankan keanekaragaman budaya dan
d. mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.
4. Keempat, berkelanjutan politik; tujuan yang akan dicapai adalah,
a. respek pada human rights, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial dan politik, dan
b. demokrasi, yakni memastikan proses demokrasi secara transparan dan bertanggung jawab.
5. Kelima, berkelanjutan pertahanan dan keamanan. Keberlanjutan kemampuan menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan bangsa dan negara.

D. PROSES PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Menurut Surya T. Djajadiningrat, agar proses pembangunan dapat berkelanjutan harus bertumpu pada beberapa faktor,
1. pertama, kondisi sumber daya alam, agar dapat menopang proses pembangunan secara berkelanjutan perlu memiliki kemampuan agar dapat berfungsi secara berkesinambungan. Sumber daya alam tersebut perlu diolah dalam batas kemampuan pulihnya. Bila batas tersebut terlampaui, maka sumber daya alam tidak dapat memperbaharuhi dirinya, Karena itu pemanfaatanya perlu dilakukan secara efesien dan perlu dikembangkan teknologi yang mampu mensubsitusi bahan substansinya.
2. Kedua, kualitas lingkungan, semakin tinggi kualitas lingkungan maka akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan yang berkualitas.
3. Ketiga, faktor kependudukan, merupakan unsur yang dapat menjadi beban sekaligus dapat menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan. Karena itu faktor kependudukan perlu dirubah dari faktor yang menambah beban menjadi faktor yang dapat menjadi modal pembangunan.

E. POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN
Agar pembangunan memungkinkan dapat berkelanjutan maka diperlukan pokok-pokok kebijaksanaan sebagai berikut,
1. pertama, pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Dengan mengindahkan kondisi lingkungan (biogeofisik dan sosekbud) maka setiap daerah yang dibangun harus sesuai dengan zona peruntukannya, seperti zona perkebunan, pertanian dan lain-lain. Hal tersebut memerlukan perencanaan tata ruang wilayah (RTRW), sehingga diharapkan akan dapat dihindari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungannya.
2. Kedua, proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan perlu dikendalikan melalui penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek. Melalui studi AMDAL dapat diperkirakan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan.
3. Ketiga, penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah mengutamakan.
4. Keempat, pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan.
5. Kelima, pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan.
6. Keenam, pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup
7. Ketujuh, pengembangan hukum lingkungan yang mendorong peradilan menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan.
8. Kedelapan, Pengembangan kerja sama luar negeri.

F. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG
1. Pembangunan Berkelanjutan di Negara Maju
Banyak kota, provinsi, serta negara telah menggambarkan strategi konservasi atau strategi pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu penjabaran gagasan yang tertuang dalam komisi Bruntlandsesuai kondisi dan situasi mereka. Sebagai contoh Propinsi Manitoba di Kanada.
Pandangan Manitoba terhadap pembangunan berkelanjutan
Pandangan kami berwawasan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lingkungan harus bersih, aman dan sehat. Ekonomi kami harus berlanjut dan satu dari pertumbuhan kualitas adalah norma. Hal ini akan memberikan kemakmuran yang menerus pada kita dan kemampuan untuk menyediakan barang dan pelayanan baik untuk generasi Manitoba sekarang maupun masa datang yang berwawasan lingkungan. (Manitoba, 1992:3)
2. Pembangunan berkelanjutan di negara berkembang
Sebagai contoh negara berkembang yaitu Negara Indonesia, misalnya Bali. Pemerintah daerah Bali memakai rencana lima tahunan dalam melakukan pembangunan.

G. SELUK BELUK TATA RUANG
Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang diremcanakan maupun yang tidak direncanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkunagan buatan yang yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang. Wujud pola pemanfaatan ruang di antaranya meliputi pola lokasi, sebaran pemukiman, tempat kerja, industri, serta pola penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan.
Tujuan utama dari penataan ruang adalah untuk:
a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.
c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.
Penataan ruang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan, meliputi kawasan lindung (misalnya kawasan resapan air, suaka alam, taman nasional, taman wisata alam) dan kawasan budidaya (misalnya kawasan hutan produksi, kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan pertahanan keamanan).
b. Penataan ruang berdasarkan aspek administrasi tata ruang administrative meliputi tata ruang wilayah nasional (dikenal dengan Strategi Nasional Pola Pengembangan Tata Ruang atau SNPPTR), wilayah Propinsi Daerah Tingkat I (dikenal dengan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi atau RSTRP, yang kemudian diubah istilahnya menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW), wilayah Daerah Tingkat II (dikenal dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah atau RUTRD) dan wilayah Kotamadya (dikenal dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota atau RUTRK).
c. Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu seperti kegiatan pembangunan skala besar untuk kegiatan industri, pariwisata, atau pertahanan keamanan beserta sarana dan prasaranannya.
Penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tidak hanya meliputi ruang daratan tetapi juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu. Penataan ruang semacam itu berkaitan dengan wadah kegiatan masyarakat di daerah seperti batas ketinggian bangunan, penggunaan jembatan penyeberangan yang diperlebar untuk pertokoan, dan sebagainya.
Dalam setiap kegiatan penataan ruang, harus selalu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan interaksi antar lingkungan;
2) Tahapan, pembiayaan, dan pengelolaan pembangunan serta pembinaan kemampuan kelembagaan.
Perhatian terhadap aspek-aspek tersebut dimaksudkan demi terciptanya pemanfaatan ruang yang berdaya guna dan berhasil guna serta demi terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup.

H. PERENCANAAN TATA RUANG
Perencanaan tata ruang merupakan metode-metode yang digunakan oleh sector public untuk mengatur penyebaran penduduk dan aktivitas dalam ruang yang skalanya bervariasi. Perencanaan tata ruang terdiri dari semua tingkat penatagunaan tanah, termasuk perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan, rencana tata ruang nasional, sampai tingkat internasional seperti Uni Eropa.
Salah satu definisi awal perencanaan tata ruang diambil dari European Regional/Spatial Planning Charter (disebut juga Torremolinos Charter), yang diadopsi pada tahun 1983 oleh Konferensi Menteri Eropa yang bertanggung jawab atas Regional Planning (CEMAT), yang berbunyi: “Perencanaan tata ruang memberikan ekspresi geografis terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis. Perencanaan tata ruang juga merupakan sebuah ilmu ilmiah, teknik administrasi, dan kebijakan, yang dikembangkan sebagai pendekatan lengkap dan antar-ilmu, yang diarahkan kepada pengembangan regional dan organisasi fisik terhadap sebuah strategi utama.”
Di Indonesia konsep perencanaan tata ruang mempunyai kaitan erat dengan konsep pengembangan wilayah. Konsep pengembangan wilayah telah dikembangkan antara lain oleh Sutami pada era 1970-an, dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah, juga Poernomosidhi (era transisi) memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota yang hirarki prasarana jalan melalui Orde Kota.
Selanjutnya Ruslan Diwiryo (era 1980-an) yang memperkenalkan konsep Pola dan Struktur ruang yang bahkan menjadi inspirasi utama bagi lahirnya UU No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Pada era 90-an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah, misal antara KTI dan KBI, antar kawasan dalam wilayah pulau, maupun antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Perkembangan terakhir pada awal abad millennium, bahkan, mengarahkan konsep pengembangan wilayah sebagai alat untuk mewujudkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perencanaan tata ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan peran serta masyarakat.Peran serta masyarakat merupakan faktor yang sangat penting karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Lima ciri perbedaan dari rencana pembangunan lima tahun sekarang ini jika dibandingkan dengan rencana terdahulu yaitu :
a. Rencana pembangunan lima tahun disusun dan dilaksanankan dengan menciptakan terlebih dahulu suatu prakondisi, suatu keadaan yang setabil, sehingga perencanaan ataupun pelaksanaan rencana dapat dilaksanakan lebih baik.
b. Rencana pembangunan lima tahun sekarang ini disusun secara lebih realitas. Direncanakan berbagai sector yang data-datanya dapat diketahui secara lebih pasti. Rencana sekarang tidak disusun berdasarkan pada makro ekonomis karena data-data statistic belum memadahi.
Yang membedakan perencanaan-perencanaan sebelumnya dengan rencana pembangunan lima tahun sekarang ini adalah mengenai pentingnya perencanaan kebijaksanaan (politicies planning). Suatu kebijaksanaan dan pola kebijaksanaan yang baik dapat mendorong kegairahan pembangunan seperti program investasi.
Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas dimaksudkan untuk:
a. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas berbudi luhur, dan sejahtera;
b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia;
c. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya menusia;
d. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negative terhadap lingkungan;
e. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.
Proses dan prosedur perencanaan tata ruang dilaksanakan secara terpisah dan terpadu, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:
a. Menentukan arah pengembangan yang akan dicapai dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya tamping lingkungan, serta fungsi pertahanan keamanan;
b. Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan;
c. Perumusan perencanaan tata ruang;
d. Penetapan rencana tata ruang.
Rencana Tata Ruang secara hierarkis dapat dibedakan atas:
a. Rencana Tata Ruang wilayah Nasional, yang produk akhirnya disebut dengan Strategi Nasional Pola Pengembangan Tata Ruang (SNPPTR) atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional.
b. Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, yang produk akhirnya disebut dengan Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi (RSTRP) dan kemudian diubah namanya menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tingkat I.
c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, yang produk akhirnya dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tingkat II.
d. Rencana Tata Ruang wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II, yang produk akhirnya disebut dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).
Khusus untuk RUTRK, ada penjabaran rencana yang lebih rinci lagi yaitu berupa Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).
Jangka waktu SNPPTR ditetapkan selama 25 tahun dengan Peraturan Pemerintah. SNPPTR atau RTRW Tingkat Nasional merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara meliputi:
a. Tujuan nasional dari pemanfaatan ruang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
b. Struktur dan pola pembangunan ruang wilayah Nasional;
c. Kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budaya, dan kawasan tertentu.
RSTRP atau RTRW Daerah Tingkat I merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Propinsi yang berisi:
a. Arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
b. Arahan pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
c. Arahan pengembangan sistem pusat pemukiman , kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, dan kawasan lainnya;
d. Arahan pengembangan sistem pusat pemukiman pedesaan dan perkotaan;
e. Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energy, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan;
f. Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan;
g. Arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumberdaya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
RUTRD dan RUTRK yang merupakan penjabaran RSTRP atau RTRW Tingkat ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II antara lain berisi:
a. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
b. Pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
c. Sistem kegiatan pembangunan serta sistem pemukiman pedesaan dan perkotaan;
d. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energy, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan;
e. Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
Rencana-rencana tata ruang yang bersifat lebih rinci seperti RDTRK dan RTRK harus selalu mengacu pada rencana tata ruang yang secara hierarkis berada di atasnya.

I. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN PENATAAN RUANG
1. Peraturan perundang-undangan secara umum
a. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenagan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantunya.
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternal, akuntablitas, dan efisien dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan yang merupakan pelaksanaan, hubungan kewenagan antara Pemerinta dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
3) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusn dalam skala provinsi yang meliputi: perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
4) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kebupaten/kota merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
5) Urusan pemerintahan kabupaten.kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
b. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Agraria Pasal 2 ayat (2) hal mengusai negara termasuk dalam ayat (1) pasaln ini memberi wewenang untuk:
1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan pembuatan yang mengenai bumi, air, dan ruang-ruang angkasa.
c. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
d. UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
e. UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
f. UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan.
g. UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
h. PP No. 47 Tahun 1997 tentang RTR Nasional.
i. PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
j. PP No. 80 Tahun 1999tentang Kawasan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri.
k. PP No. 10 Tahun 2000 twentang Tingkat Kedetailan Peta untuk Penataan Ruang.
l. PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

J. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Di Indonesia, dengan dikeluarkannya UU No. 24 Tahun 1992 maka pengembangan wilayah dilaksanakan melalui alat penataan ruang. Ruang adalah wadah berbagai kegiatan sesuai dengan kondisi alam setempat dan teknologi yang diterapkan, dan mencakup ruang daratan, lautan, dan udara beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan penghidupan manisia serta makhluk hidup lainnya.Rencana tata ruang adalah produk pengaturan Struktur dan Pola pemanfaatan ruang.Struktur mengatur sistem pusat-pusat kegiatan beserta jaringan prasarana secara hierarkis, dan pola pemanfaatan ruang adalah mengatur wilayah dengan satuan-satuan (deliniasi ruang) yang fungsional sesuai dengan tujuan rencana dan sesuai dengan kondisi daya dukung dan daya tamping sumber dayanya.
1. Wilayah Kabupaten
a. Skala dan Jangka Waktu RTRW Kabupaten
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang dalam wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat ketelitian minimal 1:100.000 berjangka waktu perencanaan 10 tahun. RTRW kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaannya.
b. Tujuan dan Sasaran
RTRW Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

c. Sasarannya:
1) Terkendalinya pembangunan di wilayah kabupaten baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kekawasan budidaya;
2) Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah kabupaten;
3) Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha;
4) Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.
d. Fungsi RTRW Kabupaten
1) Sebagai mitra keruangan dari pembangunan daerah;
2) Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
3) Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan antar wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
4) Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5) Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan;
6) Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang;
7) Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala besar.
e. Kedalaman Substansi RTRW Kabupaten
RTRW Kabupaten disusundengan kedalaman substansi yang sesuai dengan ketelitian atau skala petanya.Unit analisis yang digunakan di dalam RTRW Kabupaten adalah unit kecamatan sedangkan sistem jaringan prasarana digambarkan pada kedalaman sistem primer dan sekunder.
f. Prodak RTRW Kabupaten
RTRW Kabupaten disajikan dalam beberapa prodak yang terdiri dari:
1) Buku Data dan Analisis
2) Buku Rencana
3) Album Peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:100.000.
g. Proses dan Mekanisme Penyusunan RTRW Kabupaten
Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten meliputi tahapan-tahapan:
1) Persiapan Penyusunan
Meliputi kegiatan-kegiatan: melakukan penyusuna kerangka acuan kerja atau Terms of Reference (TOR), pembentukan tim pelaksana, menyiapkan administrasi dan pengadaan jasa konsultasi, menyiapkan program kerja dan tim ahli, persiapan teknis, juga perkiraan biaya penyusunan RTRW Kabupaten.
2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Sebelumnya
Dilakukan terhadap Kbupaten yang sudah memiliki RTRW Kabupaten dengan melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek kelengkapan data, metologi yang digunakan, kelengkapan isi rencana dan peta rencana, tinjauan terhadap pemanfaaatan rencana, tinjauan pengendalian, kelembagaan, aspek legalitas, dan proses penyusuna rencana.
3) Pengumpulan Data dan Informasi
Tujuanynya untuk dapat mengidentifikasi kondisi awal wilayah dan kecenderungan perkembangannya.
4) Analisis
Dilakukan untuk memahami kondisi unsur-unsur pembentuk ruang serta hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah, dengan memperhatikan kebijaksaan pembangunan wilayah yang ada.
5) Perumusan Konsep RTRW Kabupaten
Di awali dengan identivikasi potensi dan masalah pembangunan yang tidak hanya mencakup perhatian pada masa sekarang tetapi juga potensi masalah yang akan mengemuka di masa depan.
Dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten melibatkan beberapa lembaga-lembaga penataan ruang sesuai dengan ciri, kondisi dan kebutuhan kabupaten tersebut. Di antara lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga formal pemerintahan seperti Bappeda, Dinas PU/Kipraswil atau Dinas Tata Ruang, lembaga Fungsional seperti Tim Koodinasi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten (TKPRK) yang terdiri atas tim pengarah penataan ruang daerah dan tim pelaksana/teknis penyusunan rencana tata ruang. Adapula organisasi kemasyarakatan seperti Forum Pemerhati Penataaan Ruang. Tak ketinggalan pula peran serta masyarakat pun diperlikan dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten ini.
Aspek-aspek yang dianalisis dalm penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten meliputi:
1) Kebijakan Pembangunan
2) Analisis Religional
3) Ekonomi dan Sektor Unggulan
4) SDM
5) Sumber Daya Buatan meliputi: sistem prasarana transportasi, sistem prasarana pengairan dan sistem prasarana wilayah lainnya
6) SDA meliputi: tanah, air, udara, hutan, dan SDA lainnya
7) Sistem Pemukiman
8) Penggunaan Lahan
9) Pembiayaan Pembangunan
10) Kelembagaan.
h. Analisis ini dilakukan dengan tujuan:
1) memahami karakteristik unsur-unsur pembentuk ruang
2) memahami hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah
3) menetahui beberapa fenomena yang ada.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten terdiri dari:
a. Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang
Rencana struktur pemanfaatan ruang diantaranya meliputi hierarki pusat pelayanan wilayah seperti sistem pusat-pusat perkotaan dan pedesaan, pusat-pusat pemukiman, hierarki sarana dan prasarana, sistem jaringan transportasi seperti sistem jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan kelas terminal.Sedangkan rencana Pola Pemanfaatan Ruang adalah delineasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan delineasi kawasan lindung.
b. Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya
adalah bentuk-bentuk upaya pengelolaan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang. Bentuk-bentuk upaya pengelolaan kawasan lindung dan budidaya meliputi:
1) Pengaturan kelembagaan berupa pembagian kewenagan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya kepada pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa, swasta, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat secara langsung.
2) Program pemanfaatan meliputi garis besar program-program pemanfaatan pada kawasan lindung dan budidaya untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. Pengaturan kelembagaan berupa pembagian kewenangan.
3) Pengawasa meliputi tata cara dan prosedur pengawasan terhadap kesesuaian rencana untuk pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa dengan masyarakat.
4) Penertiban meliputi tata cara dan prosedur penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

c. Rencana Pengelolaan Kawasan Pedesaaan, Perkotaan dan Tertentu
Dirumuskan untuk mencapai keserasian hubungan fungsional antara kawasan-kawasan tersebut. Bentuk-bentuk upaya pengelolaan kawasan pedesaan, perkotaan dan tertentu meliputi:
1) Kelembagaan, meliputi pembagian kewenagan pengelolaan kawasan pedesaan, perkotaan dan tertentu yang melibatkan pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, Swasta, lembaga kemasyrakatan dan masyarakat secara langsung juga beberapa Pemerintah Kabupaten apabila kawasan mencakup dua atau lebih daerah otonom yang berbatasan secara laangsung.
2) Program pemanfaatan, meliputi garis besar progran pemanfaatan yang diindikasi pada kawasan pedesaan, perkotaan, dan tertentu untuk jangka panjang, menengah dan pendek.
3) Pengawasan, meliputi tata cara dan prosedur pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan kawasan pedesaan, perkotaan, dan tertentu.
4) Penertiban, meliputi tata cara dan prosedur pelaporan terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan kawasan pedesaan, perkotaan dan tertentu.
d. Rencana Sistem Prasarana Wilayah
1) Rencana Sistem Prasarana Transportasi
Dirumuskan dalam rangka pengembangan sistem prasarana transportasi untuk meningkatkan pelayanan jaringan transportasi wilayah. Isi rencana sistem sarana transportasi adalah penentuan fungsi jalan, rencana pembangunan jalan dan jembatan, rencana lokasi terminal sesuai dengan kelas pelayanan sebagai terminal wilayah dan terminal sub wilayah, rencana pembangunan/pengembangan pelabuhan sesuai dengan rencana tata ruang dan kelayakannya, rencana pembangunan pengembangan bandar udara sesuai dengan rencana tata ruang dan kelayakannya.
2) Rencana Sistem Prasarana Pengairan
Dirumuskan dalam rangka pengembangan sistem prasarana pengairan untuk penyediaan air baku bagi kebutuhan domestik dan industri, dan untuk pengembangan pertanian. Isi rencana sistem prasarana pengairan adalah sistem jaringan pengairan, fungsi dan pelayanan prasarana pengairan.
3) Rencana Sistem Prasarana Telekomunikasi
Dirumuskan untuk meningkatkan kemudahan pelayanan telekomunikasi bagi dunia usaha dan masyarakat.

4) Rencana Sistem Prasarana Energi
Dirumuskan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan energi dan kelistrikan bagi kegiatan pemukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.
5) Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan
Dirumuskan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan sanitasi lingkungan bagikegiatan pemukiman, produksi, jasa dan kegiatan sosial ekonomi lainnya melalui pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan yang terdiri dari tempat pembuangan sampah (TPS), tempat pembuangan akhir (TPA) serta sistem pengelolaan limbah cair dan limbah udara.
e. Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, dan Sumber Daya Alam lainnya
1) Rencana Penatagunaan Tanah
Adalah upaya-upaya penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi pengaturan antara hak dan kewajiban masing-masing pemegang hak atas tanah.
2) Rencana Program Pembangunan
Meliputi pengaturan penguasaa, dan pemanfaatan air dan sumber air yang berwujud lokasi,kuantitas, kualitas, dimensi waktu, jenis dan variasi pemanfaatan air untuk menjamin kebutuhan akan air dan menserasikan penggunaan air untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, pengendalian banjir dan usaha-usaha pelestarian air.
3) Rencana Penatagunaan Udara
Dirumuskan untuk dapat menjamin keselamatn penerbangan dan menjaga kualitas udara.
4) Rencana Penatagunaan Hutan
Meliputi pengaturan pengendalian kegiatan-kegiatan pemukiman dan perhatian yang terletak di kawasan hutan, pengaturan hutan produksi, hutan konversi dan hutan lindung serta pengaturan rehabilitas dan reklamasi hutan.
5) Renana Penatagunaan Sumber Daya Alam lainnya
Meliputi pengaturan penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan SDA lainnya dalam rangka mewujudkan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupeten.
f. Rencana sistem Kegiatan Pembangunan
1) Indikasi Kawasan Prioritas Pembangunan
Meliputi kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan pengembangan atau penanganannya serta rinci dan program sebagai upaya mewujudkan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang. Kawasan- kawasan tersebut bisa berbebtuk antara lain; kawasan yang memiliki nilai strategis terhadap pertumbuhan kabupaten, kawasan terbelakang/tersolasi, kawasan kritis/rawan bencana, kawasan perbatasan antar negara, kawasan lindung.
2) Indikasi Program Pembangunan
Kawasan RTRW Kabupaten perlu dilengkapi dengan indikasi program pembangunan tahunan pada skala besar yang akan mendorong perkembangan sekto-sektor strategis untuk memberikan dampak positif terhadap kabupaten secara keseluruhan.
2. Wilayah Perkotaan
Pedoman Penyusunan RTRW Perkotaan merupakan bagian integral dari Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Bidang Penataan Ruang.Pedoman ini secara rinci dituangkan dalam lampiran V Keputusan Menteri tersebut.
Jika ditinjau dari isinya, secara umum dapat dilihat bahwa pedoman ini berisi tentang ketentuan umum, proses dan mekanisme penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan garis besar isi rencana serta proses analisisnya. Dari kesemua itu merupakan pedoman umum secara nasional. Menurut Dirjen Penataan Ruang Departemen Kimpraswil, Sjafruddina Akil, bahwa dalam pelaksanaannyaada kemungkinan ditemukan hal-hal yang perlu dipertajam dan kurang sesuai dengan kondisi setempat. Dan oleh karenanyadapat disesuaikan dengan karakteristik setempat.
Ditinjau dari daftar isinya, secara rinci dapat disebutkan bahwa pada Bab I berisik tentang Pendahuluan, Bab II tentang Ketentuan Umum, Bab III tentang Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan, Bab IV tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Bab V tentang Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan Bab Vitentang Teknik Ruang Kawasan Perkotaan. Selain itu pedoman ini juga memuat gambar-gambar yang melukiskan contoh rencana pemetaan tata ruang secara garis besar.Dari enam Bab isi pedoman tersebut ada beberapa ketentuan yang perlu ditekankan. Di antaranya, pada Bab II disebutkan bahwa kawasan perkotaan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dibedakan atas:
a. kawasan perkotaan yang berstatus administratif daerah kota
b. kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten
c. kawasan perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan
d. kawasan perkotaan yang mempunyai bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan.
Perencanaan tata ruang kawasan perkotaan, secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan.
Dari perbedaan kawasan perkotaan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 di atas, dirumuskan tiga klasifikasi kawasan perkotaan yang diuraikan dalam pedoman ini, yaitu:
a. Kawasan Perkotaan Metropolitan, yang pengaturan pemanfaatan ruangnya diarahkan pada keserasian pusat-pusat wilayah maupun kota, yang dipandang dalam rangka keserasian administratif dan fungsional. Sifat rencananya adalah strategis.
b. Kawasan Perkotaan yang berstatus Daerah Kota, atau biasa disebut wilayah Kota, yang pengaturan rencananya lebih bersifat umum.
c. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten atau disebut kawasan perkotaan, yang pengaturan rencananya diakomodasikan dalam RTRW Kabupaten yang bersifat umum.
Sedangkan dalam kedudukannya, disebutkan pula bahwa rencana tata ruang kawasan perkotaan diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang kawasan kabupaten kota. Suatu wilayah dimasukkan dalam kriteria kawasan perkotaan, dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonominya (indikasi adalah jumlah produk religional bruto dan penerimaan daerah sendiri), potensi daerahnya baik dari segi keuangan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Selain itu, juga ada pertimbangan sosial politiknya, jumlah penduduknya, luas daerah, serta pertimbangan lain yang mungkin terselenggaranya otonomi daerah. Sedangkan cara pengukuran kriteria yang tersebut di atas dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam lampiran PP No. 129 tahun 2000.
Pada Bab III disebutkan bahwa bentuk pengembangan kawasan perkotaan dibedakan dalam keterkaitannya antara besaran muatan yang dituntut bagi pengembangan kawasan dengan cakupan wilayah secara administratif. Sehingga dikenal bentuk-bentuk kawasan perkotaan yang berupa kota metropolitan, megapolitan atau yang lebih kecil dari itu yang disebut sebagai kota besar, sedang, dan kecil.
Dalam rangka mengakomodasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan perkotaan, terutama untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat perkotaan, hak dan kewajiban masyarakat kota harus tercermin dalam proses perencanaan. Disebutkan di sini bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan metropolitan.Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan berkewajiban mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Peranserta masyarakat dalam penyusunan rencana struktur tata ruang kawasan perkotaan metropolitan menganut asas-asas demokratis, kesetaraan jender dan keterbukaan.Pendekatan ini merupakan dasar bagi pendekatan community driven planning yang menjadikan masyarakat sebagai penentu dan pemerintah sebagai fasilitatornya. Peranserta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan pada pemerintah, dengan membentuk forum kota, asosiasi profesi, media massa, LSM, lembaga formal kemasyarakatan sampai tingkat perwakilan rakyat.
Fungsi dari rencana stuktur tata ruang kawasan perkotaan metropolitan adalah menciptakan keserasian pembangunan kota inti dengan kawasan perkotaan sekitarnya di dalam wilayah pengaruhnya satu kesatuan pengembangan kawasan perkotaan, menjaga konsistensi perkembangan pembangunan suatu kota dalam jangka panjang dan menjaga keserasian perkembangan kota dengan wilayah pengembangannya.
Dalam hal legalisasi rencana struktur tata ruang kawasan perkotaan metropolitan ditetapkan oleh gubernur/badan metropolitan setelah melalui kesepakatan antar daerah.Selanjutnya bagi keperluan operasionalisasi rencana sturuktur tata ruang kawasan perkotaan metropolitan dilakukan melalui penetapan peraturan daerah masing-masing wilayah kabupaten/kota (Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota).
Dalam hal rencana struktur tata ruang kawasan perkotaan metropolitan mencakup lebih dari satu daerah provinsi, maka penetapannya dilakukan oleh presiden/ badan metropolitan setelah melalui kesepakatan antar daerah.Selanjutnya bagi keperluan operasionalnya dilakukan melalui penetapan peraturan daerah masing-masing wilayah provinsi/kabupten/kota (Perda Provinsi/Kabupaten/Kota).
Dalam Bab IV tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan disebutkan dibuat berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Hal ini merupakan rencana umum tata ruang sebagai penjabaran dari rencana tata ruang wilayah provinsi atau kawasan perkotaan metropolitan ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota.
Adapun fungsi rencana tata ruang wilayah kota ini adalah untuk menjaga konsistensi perkembangan kota/kawasan perkotaan dengan strategi perkotaan nasional dan arahan rencana tata ruang wilayah provinsi dalam jangka panjang, menciptakan keserasian perkembangan kota dengan wilayah sekitarnya dan menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah.
Proses perencanaan ditempuh dengan langkah-langkah penentuan arah pengembangan, identifikasi potensi dan masalah pembangunan, perumusan rencana tata ruang wilayah kota/kawasan perkotaan, dan penetapan rencana tata ruang wilayah kota/kawasan perkotaan.
Seperti halnya kawasan perkotaan metropolitan, dalam rencana tata ruang wilayah kota/kawasan perkotaan juga menberikan hak bagi peranserta masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan wilayah.Karena perencanaan tata ruang harus mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan perkotaan, serta untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat perkotaan.
Produk Rencana yang dibuat berupa: Tujuan Pemanfaatan Ruang wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan dan Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan. Dalam Pola pemanfaatan Ruang harus mengatur tentang:
a. Arahan pengembangan dan distribusi penduduk, yang di dalamnya memuat: meteri yang diatur, kedalaman meteri yang diatur dan pengelompokan materi yang diatur.
b. Rencana sistem pusat pelayanan perkotaan, yang di dalamnya memuat materi yang diatur, kedalaman materi dan pengelompokan materi yang diatur.
Pada Bab V disebutkan bahwa rencana detail tata ruang kawasan perkotaan merupakan rencana yang menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan,sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang. Jangka waktu rencana detail tata ruang kawasan perkotaan adalah lima tahun ke dalam peta rencana dengan skala 1:5.000 atau lebih.
Fungsi rencana detail ini adalah menyiapkan perwujudan fungsi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan perkotaan, menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan perkotaan dengan rencana tata ruang wilayah kota/kabupaten, menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien dan menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan perkotaan melalui pengendalian program-program pembangunan perkotaan.
Bab VI tentang rencana teknik ruang kawasan perkotaan merupakan penjabaran dari rencana detail tata ruang kawasan perkotaan berupa rencana geometrik pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang disusun untuk perwujudan ruang kawasan perkotaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan kota. Rencana teknis ini dikenal dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkkungan.
Rencana teknis ruang kawasan perkotaan dilakukan bagi lingkungan yang mempunyai sifat khusus sehingga diperlukan pengaturan khusus dan bersifat final, misalnya kawasan konservasi, kawasan teri air, pemukiman di atas air, lingkungan bersejarah, dll. Dalam hal pengembangan yang bersifat individual dan tidak mempunyai hal yang spesifik untuk ditangani secara khusu, maka dapat digunakan rencana umum atau rencana detail dengan menggunakan standar teknik yang sudah baku dan umum digunakan.

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Sustainable Development adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan diantara dimensi pembangunan, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Prof. Dr. Emil Salim (dalam Utomo, tanpa tahun), pembangunan berkelanjutan (sustainable development) diartikan sebagai suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dan manusia dalam pembangunan. Menurut Salim, konsep pembangunan berkelanjutan ini didasari oleh lima ide pokok besar, yaitu sebagai berikut:
”Pertama, proses pembangunan mesti berlangsung secara berlanjut, terus-menerus, dan kontinyu, yang ditopang oleh sumber alam, kualitas lingkungan, dan manusia yang berkembang secara berlanjut pula. Kedua, sumber alam (terutama udara, air, dan tanah) memiliki ambang batas, di mana penggunaannya akan menciutkan kuantitas, dan kualitasnya. Ketiga, kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. Keempat, bahwa pola penggunaan sumber alam saat ini mestinya tidak menutup kemungkinan memilih opsi atau pilihan lain di masa depan. Dan kelima, pembangunan berkelanjutan mengandaikan solidaritas transgenerasi, sehingga kesejahteraan bagi generasi sekarang tidak mengurangi kemungkinan bagi generasi selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraannya pula”.
Prinsip-pinsip pembangunan berkelanjutan meliputi beberapa hal adalah sebagai berikut; pemerataan dan keadilan sosial, menghargai keanekaragaman, menggunakan pendekatan integatif, dan perspktif jangka panjang. Adapun idealnya dalam pembangunan berkelanjutan yang mencakup bebeapa aspek diantaranya yaitu; ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan. Agar pembangunan memungkinkan dapat berkelanjutan maka diperlukan pokok-pokok kebijaksanaan.
Perencanaan tata ruang merupakan metode-metode yang digunakan oleh sektor publik untuk mengatur penyebaran penduduk dan aktivitas dalam ruang yang skalanya bervariasi. Perencanaan tata ruang terdiri dari semua tingkat penatagunaan tanah, termasuk perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan, rencana tata ruang nasional, sampai tingkat internasional seperti Uni Eropa.
Untuk keperluan operasionalisasi, rencana tata ruang wilayah pada setiap tingkat administrasi perlu dijabarkan dalam rencana detail yang disusun dengan kedalaman pengaturan dan skala peta yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan berpedoman pada prinsip saling melengkapi, rencana detail tata ruang yang disusun hanya menjabarkan hal-hal yang telah diatur dalam rencana tata ruang wilayah. Artinya, rencana detail dari RTRWN hanya menjabarkan operasionalisasi dari pengembangan sistem nasional yang telah diatur dalam RTRWN. Dengan demikian rencana detail dari RTRWN tidak memuat substansi pengaturan yang menurut sifatnya adalah muatan dari rencana tata ruang wilayah pada hirarki yang lebih rendah (RTRWP dan RTRWK). RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

B. SARAN
Kita sebagai warga negara yang baik seharusnya menjunjung tinggi pembangunan agar tercapainya stabilitas dalm bidang pembangunan. Serta Pemerintah hendak memberikan izin kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pembangunan agar tercapainya kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Riyanto. 2007. Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan dan Pedesaan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Bintarto. 1975. Pengantar Geografi Pembangunan. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat.
Budihardjo, Eko. 1995. Pendekatan Sistem dalam Pembangunan Daerah untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Indonesia. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Agraria.
Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim. 2007. Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Jakarta: Bumi Aksara.
Tjokroamidjojo, Bintoro. tanpa tahun. Administrasi Pembangunan dan Aspek Administrasi dalam Pelaksanaan Pembangunan. Jakarta: Lembanga Administrasi Negara.
Triwahyuni, Dewi. Sustainable Development. (online 13 September 2012) (http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=38415)
Utomo, Tri Widodo W. tanpa tahun. Keseimbangan Kepentingan Ekonomis dan Ekologis dalam Menunjang Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Bandung: Makalah Universitas Padjadjaran.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: